Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 mempunyai kedudukan sebagai unsur staf, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur