Program Biro Kesra

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kedudukan sebagai unsur staf penyelenggaraan pemerintahan daerah yang  dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut : 

  1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
  2. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
  4. Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).

Program Lintas SKPD

 Program lintas SKPD yang dijalankan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas dan fungsi yaitu  koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas internal maupun eksternal yang ditugaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur  yaitu :

  1. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Agama
  2. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Pendidikan
  3. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Kesehatan
  4. Peningkatan Koordinasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial
  5. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
  6. Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat
  7. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan ekonomi, pelayanan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Program sesuai RPJMD

  1. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
  2. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
  3. Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Keagamaan dan kependidikan
  4. Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Keagamaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan

  1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
    1.   Menelaah surat masuk dan keluar
    2.   Membuat surat keluar
    3.   Mendistribusikan surat keluar
    4.   Membuat Telaahan Staf
    5.   Membuat Pedoman/Juklak
    6.   Menelaah/membuat SK Gubernur NTT
    7.   Membuat TOR/Kerangka Acuan
    8.   Membuat MoU
    9.   Membuat Rekomendasi
    10.   Membuat surat Keterangan
    11.   Menyusun laporan kinerja
    12.   Menyusun RAB
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT).
    1. Koordinasi sesuai arahan/disposisi dari : Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Biro Kesra
    2. Rapat Internal dan Eksternal Lingkup Setda Provinsi NTT
    3. Rapat Koordinasi (Rakor) tataran Kebijakan
    4. Konsultasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS) Pusat maupun Daerah
    5. Pertemuan lintas program/lintas sektor terkait
    6. Lokakarya
    7. Dialog Interaktif
    8. Workshop
  1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian : agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
    1. Koordinasi Kebijakan ( Regulasi, kelembagaan, layanan, dll)
    2. Rencana Tindak Lanjut  Rakor/ Pertemuan (Rekomendasi/ kesepakatan)
    3. Bantuan Sosial yang diberikan oleh Gubernur
    4. Masalah Bencana
    5. Masalah internal/eksternal
    6. Kunjungan Kerja (Legislatif dan Eksekutif)
  1. Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi bagian ; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)
    1.   Advokasi kepada Pimpinan.
    2.   Sosialisasi kepada lintas program, sektor terkait dan daerah.
    3.   Fasilitasi pembentukan sekretariat di daerah.
    4.   Penguatan Kelembagaan (FKUB,  KPA, UKS, Zoonosis, SKPD,   Jantung Sehat, Haji, Komda Lansia, APTISI, dll )
    5.    Rujukan Pengetahuan/Study Banding.
  1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bagian; agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT)

a.    Menghadiri Rapat/Pertemuan/Diskusi, dll

b.    Menyajikan materi pembangunan bidang kesra, dll

Kegiatan Indikatif

  1. Bagian Agama

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Agama Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

  1. Dialog Kerukunan Lintas Agama dan Dialog Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan;
  2. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Agama;
  3. Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Keagamaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Haji, Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional, Halal Bihalal, Buka Puasa Bersama dan Idul Adha;
  5. Temu Pemuda Lintas Agama;
  6. Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan MTQ/STQ Tingkat Nasional;
  7. Fasilitasi Perayaan Paskah Oikumene, Natal Oikumene dan Pesparawi Tingkat Provinsi dan Nasional.
  8. Pekan Suci Larantuka dan Ziarah Rohani;
  1. Bagian Pendidikan

      Kegiatan yang mendukung pada Bagian Pendidikan Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

  1. SosialisasiKeputusan Bersama MENDIKNAS,MENKES,MENAG dan MENDAGRItentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Biaya Operasional Sekretariat UKS Tingkat Provinsi NTT;
  2. Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi NTT dan Fasilitasi Pendirian Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah NTT;
  1. Bagian Kesehatan

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Pendidikan Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

  1. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan di Provinsi NTT.
  1. Bagian Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang mendukung pada Bagian Kesos Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

  1. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Komda Lansia di Provinsi NTT.
  2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi NTT.
  3. Peningkatan Kapasitas  Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT.
  4. Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah.