Berita Terkini

Berita Terkini (6)

Pembangunan Sikka Innovation Center

            Maumere, -Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meletakkan batu pertama pembangunan pusat inovasi Sikka atau Sikka Inovation Center (SIC) di Jalan Litbang Maumere, Sabtu (5/8/2015).

            Mendagri mengapresiasi gebrakan pemerintah Kabupaten Sikka dan berharap Kabupaten dan Kota lain diseluuh Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa meniru hal yang sama.

            Saat meletakkan batu pertama Mendagri, Tjahjo didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Forkopimda NTT, Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera dan undangan lainnya.

            “Praksara ini harus kita dorong. Seluruh Kabupaten dan Kota di NTT diharapkan bisa memiliki gedung semacam ini. Tidak perlu mewah. Yang dibangun terus bergerak supaya ada manfaatnya, “pesan Tjahjo.

            Pada kesempatan ini, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menitipkan pesan dari Presiden Jokowi kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia agar mengoptimalkan penyerapan anggaran. Rata-rata penyerapan anggaran didaerah belum mencapai 60 persen hingga akhir Agustus 2015.

            “Masyarakat yang rugi. Masyarakat berhak memprotes kepada pejabat daerah. Jika pemerintah pusat optimistis, pemerintah daerah harus lebih optimistis, “kata Tjahjo.

            Tjahjo juga menyoroti dana desa yang banyak mengendap di kas daerah dan belum sampai ke desa dengan berbagai alasan. Seharusnya dana yang ada segera diserahkan kepada desa.

            Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan tugas pembangunan. Jangan takut pada penegak hukum yang penting menjalankan tata kelola pemerintahan secara efisien dan taat hokum. “Kalau benar saya yakin polisi dan jaksa tidak mungkin akan memeriksa, “kata Tjahjo.

Sumber : Pos Kupang, Senin 7 September 2015 

Kecuali Urea Berkurang Satu ton

            Kupang, -Kabar gembira bagi para petani sawah di NTT yang selama ini mengeluhkan kelangkaan pupuk. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI sejak Akhir Agustus 2015 menambah jatah setiap jenis pupuk untuk NTT, kecuali pupuk urea yang jatahnya berkurang.

            “Kita sudah lama mengajukan tambahan pupuk tapi baru dijawab pihak Kementerian. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk sebelum pupuk ini datang, selama ini kita melakukan reolokasi dari daerah lain, seperti dari Alor dan Sabu Raijua, “kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTT, Ir. Yohanes Tay Ruba, saat ditemui diruangan kerjanya, Kamis (3/9/2015).

            Sesuai Surat Keputusan (SK) Kementerian Pertanian RI, Desember 2014, jatah pupuk untuk Provinsi NTT tahun 2015, yakni urea 24.000 ton, ZA 2.960 ton, SP36 5.000 ton, NPK 11.000 ton dan organik 5.000 ton.

            Namun sesuai SK terbaru Kementerian Pertanian RI tanggal 31 Agustus 2015, jatah pupuk untuk Provinsi NTT, yakni pupuk organik menjadi 7.000 ton dari sebelumnya 5.000 ton atau bertambah 2.000 ton, NPK menjadi 16.000 ton dari sebelumnya 11.000 ton atau bertambah 5.000 ton, ZA menjadi 3.800 ton dari sebelumnya 2.960 ton atau bertambah 840 ton. Sementara SP36 tetap 5.000 ton dan Urea berkurang 1.000 ton menjadi 23.000 ton.

Yohanes mengakui, kekurangan pupuk yang dikeluhkan para petani selama ini adalah pupuk NPK dan Organik. “Tetapi selama ini kita atasi dengan melakukan realokasi antar Kabupaten, “katanya.

            Yohanes mengatakan, pupuk yang baru ini sudah dialokasikan ke Kabupaten dan semua Kabupaten mendapat alokasi yang porsinya ditentukan sesuai rencana definitis kebutuha pokok (RDKK) setiap Kabupaten.

Sumber: Pos Kupang, Sabtu 5 September 2015

Kemendikbud Gencarkan Akselerasi Infrastruktur dan Mutu

            Kupang, -Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI terus membangun komitmennya untuk melakukan ekseleras serta percepatan peningkatan mutu infrastruktur di daerah Nusa Tenggara Timur.

            Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RI, Daryanto kepada wartawan di Kupang, Sabtu(5/9) lalu, mengatakan dengan berbagai upaya pendanaan melalui APBN, Kemendikbud RI sementara focus membangun infrastruktur diberbagai daerah perbatasan dengan Negara tetangga RI.

            “NTT menjadi pusat perhatian akselerasi pendidikan khususnya dalam peningkatan mutu SDM maupun penigkatan infrastruktur pendidikan, “jelas Daryanto. Dijelaskannya, pihak Kemendikbud juga sudah melakukan berbagai konsultasi dan rapat dengan Komisi X DPR RI. Dan, sesuai data Kementrian, banyak kondisi gedung sekolah yang rusak maupun gedung kelas yang di perbaiki serta diperlukan penambahan, “jelas Daryanto.

            Dijelaskannya, Komisi X DPR RI merupakan mitra dengan Kemendikbud maka berbagai program selalu dikomunikasikan. “Komisi X DPR RI sudah langsung bertemu dengan Kemendikbud dan melaprkan sekolah yang rusak, gedung-gedung yang rusak serta perlu diperbaiki. Atas persoalan dan kendala pendidikan di NTT ini, Kemendikbud akan alokasikan anggaran untuk peningkatan infrastuktur.

            “Kemendikbud segera melakukan akselerasi, dengan pertama-tama melakukan pendataan secara vailid. Konsentrasi pembangunan infrastruktur menjadi titik berat perhatian pusat untuk karena menurut menteri, pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa. Kemendikbud akan berikan perhatian untuk percepatan, pendidikan di NTT. Akan ada porsi anggaran APBN untuk NTT, “ jelas Daryanto.

            Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Sinun Petrus Manuk,mengungkapkan kehadiran Irjen Kemendikbud tersebut adalaha dalam rangka memberikan sosialisasi penggunaan dana dekomnsentrasi sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku. Mulai dari kualitas penggunaan dana, kuantitas penggunaan, harga, sasaran sampai waktu pelaksanaan.

            Dijelaskan Sinun Manuk sejalandengan otonomi daerah maka banyak dana pusat yang dikelola oleh daerah. Oleh karena itu melalui sosialisasi tata cara penggunaan dana dekonsentrasi ini maka diharapkan ada tanggung jawab yang valid untuk penggunaan dana pusat ini dari daerah, dalam hal ini SKPD Dinas P dan K Provinsi NTT.

            Sekretaris Dinas P dan K Provinsi NTT, Alo Min dalam laporannya, mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan yang diikuti para pejabat lingkup Dinas P dan K Prov NTT, PPK, Bendahara dan operator keuangan diharapkan akan membantu dalam pengelolaan keuangan dalam rangaka mempercepat berbagai srapan penggunaan dana.”Pelaksaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan system ceramah, diskusi dan simulasi,” jelas Alo Min.

Sumber: Timex Kupang, Senin 7 September 2015

Kupang,- Banyak pencari kerja (pencaker) di kota kupang yang sudah bekerja tapi pada saat pelaksaan job fair mereka ingin mencari pekerjaan baru. Pancake dapat memperoleh informasi dari pengguna tenaga kerja atau perusahaan sebanyak 2.724 lowongan pekerjaan pada 31 perusahaan. Pada saat itu juga dilakukan pengurusan kartu kuning (AK-1) untuk 263 pencaker.

                Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Yeri S. Padji Kana,S.sos,MM yang ditemuai di kantornya, kamis (3/9/2015) menjelaskan, job fair atau pameran jabatan banyak menarik perhatian dari pencaker di Kota Kupang.

                “Ada pencaker yang sebetulnya sudah bekerja tapi ingin mencari kerja lagi yang lain melalui job fair ini,”katanya.

                Padji Kana menambahkan, berdasarkan angket yang disebar, pencaker berharap agar kegiatan seperti ini di tingkatkan pelaksanaanya menjadi dua kali setahun. “kegiatan ini sangat membantu pencari kerja untuk mendapatkan informasi melalu lowongan pekerjaan,”ujarnya.

                Ia mengatakan, perusahaan yang terdaftar di kota Kupang sebanyak 1.263 dengan jumlah tenaga kerja warga Negara Indonesia (WNI), 18.762 orang terdiri dari laki-laki 12.481 orang dan perempuan 5.786 orang. Sedangkan tenaga kerja asing sebanyak 6 orang laki-laki.

                Padji Kana mengungkapkan, perusahaan yang ada terbagi dalam perusahan kecil sebanyak 1.217 perusahaan, 107 perusahaan sedang dan 36 perusahaan besar. Menurutnya, perusahaan yang paling banyak berdasarkan sektor adalah perdagangan besar sebanyak 799 perusahaan terdiri dari perdagangan eceran, rumah makan dan hotel. Untuk jasah pemasyarakatan sosial dan perseorangan ada 188 perusahaan.

Sumber Pos Kupang , Jumat 4 September 2015   

Renperda yang sedang disiapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ini mengatur tentang tata cara pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan terluar.

                Pasalnya, dengan potensi laut yang sangat besar, justru selama ini pendapatanasli daerah NTT lebih besar di darat dan bukan di laut. Sehingga program pengelolaan laut menjadi sangat penting untuk kemakmuran rakyat. Wilayah pesisirdan pulau-pulau kecil ini penting untuk Zonasi sehingga bisa digarap secara baik dengan melibatkan banyak sektor.

                “Zonasi ini supaya punya masing-masing bisa tau porsi atau dimana dia harus beraktivitas. Karena masa depan NTT ada di laut. Alasanya, karena potensinya sangat besar, seperti  ikan, rumputlaut, dan keindahan bawah laut yang sangat menjanjikan dibandingkan pariwisata, “kata Asisten III Setda NTT Alexander Sena saat membuka acara konsultasi publik RZWP3K yang berlangsung di T-more hotel Kupang, Rabu (2/9).

                Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulaka pada kesempatan itu menguraikan, banyak rencana pembangunan diwilayah pesisir yang terkendala karena belum adanya Zonasi pesisir. Sehingga pihaknya berharap Ranperda tersebut bisa segera dirangkumkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. “Provinsi NTT memiliki 1192 pulau dengan panjang garis pantai 5700 km. Dan di sepanjang pesisir itu terdapat 808 desa dengan penduduk mencapai 1,3 juta jiwa. Ironisnya, semua penduduk itu masuk kategori miskin, “papar Abraham di depan para Sekda kabupaten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Perhubungan dan sejumlah pejabat lain.

                Dijelaskan Aba, sapaan Abraham, jika ada kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan yang sedang disusun atau dibahaspun tidak akan berlaku lagi ketika Ranpeda RZWP3K di provinsi sudah ditetapkan sebagai perda.

                “Jika kalau ada draft atau dokumennya, diserahkan ke Provinsi untuk disatukan dengan Ranpeda yang sudah ada ini. Karena aturanya, Zonasi hanya di Provinsi. Yang diatur di zonasi pesisir itu misalnya,lokasi tangkap ikan, pemukiman dan budidaya laut. Tanpa ini Investor enggan ke kita,”terang mantan Wabup Alor itu.

                Masih dijelaskan Aba, didalam Ranpeda tersebut terdapat empat tahap pokok yang diatur. Pertama , kawasan budidaya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2014 yang disebut kawasan pemanfaatan umum. Kedua kawasan konservasi. Misalnya selat pantar, teluk kupang tidak kelola BKSDA. Ketiga, kawasan strategis nasional yakni pulau terluar ada lima. Keempat, kawasan Alur laut di Provinsi NTT. Terkait hal ini, Aba mengatakan, pengolahan laut di daerah ini stagnan karena minim transportasi.

                “Jadi setelah penetapan Ranperda ini tidak ada lagi untuk orang Alor atau Flores Timur atau Sumba. Semua milik bersama. Kalau orang flotim tangkap ikan di alor tidak boleh ditangkap. Begitupun sebaliknya. Semoga Ranperda ini segera ditetapkan. Karena dari 14 tahapan, sekarang suda pada tahap ke 10, “tutupnya.

                Sumber Timor Exspres, Jumaat 04 september 2015

Menteri PP & PA : Perhatian Saya ke NTT Cukup Besar

Kupang – Isu perempuan dan anak, terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW), kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT tidak lagi main-main.

Bahkan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP-PA), Yohana Yembise memberikan peringatan keras kepada gubernur NTT, Frans Lebu Raya serta para bupati/walikota se-NTT. “Gubernur dan Walikota jangan anggap masalah perempuan dan anak ini masalah kecil,” tandas Menteri Yohana saat menghadiri Pertemuan Konsultasi Nasional Perlindungan Anak di Aula El Tari Kupang, Rabu(3/6).

Yohana memberi apresiasi kepada pemerintah NTT yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang human trafficking. Namun menurut dia, itu belum cukup. Apalagi dengan maraknya persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di NTT.

Saya usulkan supaya ada juga Peraturan Daerah di NTT tentang ketahanan keluarga agar mudah diatur keluarga. Seperti yang sudah ada di Provinsi Jawa Barat. Karena sebenarnya sudah banyak regulasi yang mengatur tentang perempuan dan anak, tapi tidak direalisasikan. Asal ngomong saja. Banyak anak-anak di Indonesia yang terlantar,”tegasnya.g

Dalam pertemuan yang di hadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Walikota Kupang, Jonas Salean itu, Yohana mengurai beberapa program yang direncanakan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misalnya meminta pihak terkait untuk memanfaatkan dana desa juga untuk kepentingan pemberdayaan perempuan dari tingkat desa.

“Perhatian saya ke NTT cukup besar. Nanti bulan Agustus, kami akan memberi pelatihan kepada 500 perempuan di NTT kerjasama dengan Tahir Faundation. Dan dua minggu lagi tes bahasa inggris. Pak Gubernur dan Walikota tolong siapkan 600 orang untuk kami seleksi menjadi 500. Pelatihannya selama enam bulan. Lalu dilanjutkan dengan 600 atau 700. Atau kalau bisa 1000 atau 2000 pun bisa, tergantung kalau daerah siap. Dan program ini samapi lima tahun ke depan sampai tahun 2019,”tantang Yohana.

Hala lain yang dibicarakan Yohana pada kesempatan itu, yakni terkait perkembangan teknologi masa kini yang kian meresahkan. Bahkan dia menyinggung kasus protistusi online yang beberapa pecan lalu menghebohkan nusantara. Bahkan perempuan asal Papua ini ingin mengeluarkan aturan untuk melarang penggunaan telepon genggam bagi anak sekolah. “Saya akan buat aturan, larang anak SD menggunakan HP. Mungkin boleh tapi control dengan baik. Karena penggunaan HP itu mungkin ada bagusnya untuk mereka belajar. Tapi ternyata ada dampak negative, yakni mereka buka situs-situs porno yang sekarang dengan mudah didownload,” tandasnya lagi.

Sumber : Timor Express Kamis, 4 Juni 2015